BAN-PT Terapkan Sistem Akreditasi Daring SAPTO 2.0 Mulai Maret 2025

Jakarta – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) resmi mengumumkan implementasi sistem pengelolaan akreditasi daring terbaru, SAPTO 2.0, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan proses dan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) seiring dengan perubahan kebijakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.

Melalui Surat Edaran Nomor 183/BAN-PT/LL/2025, BAN-PT menegaskan bahwa seluruh pengajuan akreditasi, baik Akreditasi Pertama, Akreditasi Perubahan Nama/Bentuk Perguruan Tinggi, Akreditasi Ulang, maupun perpanjangan status akreditasi, akan dilakukan melalui sistem SAPTO 2.0 di laman https://sapto2.banpt.or.id/.

Adapun beberapa ketentuan utama dalam implementasi SAPTO 2.0 adalah sebagai berikut:

1. Automasi Perpanjangan Akreditasi
   Perpanjangan status terakreditasi bagi perguruan tinggi yang masa berlaku akreditasinya habis setelah 18 Agustus 2025 akan dilakukan secara otomatis berdasarkan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi.

2. Transisi Sistem Akreditasi
   Pengajuan akreditasi yang telah dilakukan melalui laman https://sapto.banpt.or.id/ akan tetap diproses hingga selesai. Namun, bagi pengajuan yang berstatus “Notifikasi Revisi”, perguruan tinggi terkait wajib menyelesaikan revisi hingga statusnya berubah menjadi “Notifikasi Diterima” paling lambat 10 Maret 2025.

3. Penutupan SAPTO Lama
   Mulai 1 Maret 2025, sistem SAPTO lama (https://sapto.banpt.or.id/) akan ditutup untuk pengajuan baru, kecuali bagi pengajuan yang masih dalam proses revisi.

4. Sosialisasi SAPTO 2.0
   BAN-PT akan mengadakan sosialisasi terkait sistem SAPTO 2.0 dan mekanisme pemantauan mutu perguruan tinggi secara daring pada 27–28 Februari 2025.

Pihak BAN-PT juga menegaskan bahwa mekanisme peralihan akreditasi untuk Program Studi (APS) akan dijelaskan lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Dengan diberlakukannya SAPTO 2.0, perguruan tinggi diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem baru guna memastikan kelancaran proses akreditasi. ***