🎓 Siapa yang Wajib Mengikuti Uji Kompetensi dalam Kenaikan JAD?

Panduan lengkap buat dosen yang lagi menyiapkan karier akademiknya

Halo, Sobat Ruang Dosen! 👋

Siapa yang Wajib Mengikuti Uji Kompetensi

Siapa di antara kamu yang lagi buru-buru mempersiapkan kenaikan Jenjang Akademik Dosen (JAD)? Kalau ya, pasti sering dengar tentang Uji Kompetensi sebagai salah satu syarat penting, kan? Tapi pertanyaannya: siapa saja yang wajib ikut uji kompetensi itu sebenarnya? Yuk kita bahas secara santai tapi padat — sampai kamu yakin banget soal ini! 😄

 

📌 Apa Itu Uji Kompetensi dalam Konteks JAD?

Kalau dijelaskan secara sederhana, Uji Kompetensi adalah sebuah proses pengukuran kemampuan seseorang untuk memastikan bahwa mereka layak dan siap naik ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Dalam konteks jabatan fungsional ASN (termasuk dosen), uji kompetensi sudah menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi sebelum kenaikan jabatan bisa diproses.

Ini bukan sekadar formalitas — tapi inti dari sistem baru manajemen karier ASN yang lebih fokus pada kompetensi nyata, bukan sekadar waktu mengabdi.

 

📍 Siapa Saja yang Harus Mengikuti Uji Kompetensi?

✅ 1. Dosen yang Ingin Naik Jenjang Jabatan Akademik

Ini adalah jawabannya yang paling sering dicari:

✔️ Dosen yang sedang mengajukan kenaikan dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi harus mengikuti uji kompetensi.
Contohnya:

·         Dari Asisten Ahli → Lektor

·         Dari Lektor → Lektor Kepala

·         Dari Lektor Kepala → Profesor

Semua jenjang tersebut mensyaratkan ujian kompetensi sebagai bagian dari proses kenaikan jabatan.

Dalam Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025 juga secara eksplisit disebut bahwa selain angka kredit, beban kerja, dan indikator kinerja, lulus uji kompetensi adalah salah satu syarat asas untuk naik jenjang jabatan akademik dosen.

🧠 Dengan kata lain:
Kalau kamu dosen yang ingin naik pangkat, tidak hanya angka kredit dan publikasi yang harus kamu siapkan — kamu juga wajib ikut uji kompetensi dulu.

 

🎯 2. Dosen dan ASN yang Dipindahkan atau Direkrut ke Jabatan Fungsional Dosen

Selain dosen yang sudah berada pada jalur akademik, ada juga situasi lain:

✔ Pegawai ASN yang alih fungsi dari jabatan lain ke jabatan fungsional dosen (misalnya dari jabatan struktural ke dosen) juga diwajibkan mengikuti uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan.

Artinya, bukan hanya dosen yang sudah punya jabatan akademik yang ikut, tetapi juga pegawai lain yang “ditransfer” ke peran dosen — mereka tetap wajib lulus uji kompetensi.

 

📌 3. Pejabat Fungsional ASN yang Akan Naik Jenjang Jabatan

Kalau kita lihat lebih luas dari konteks ASN secara umum (bukan hanya dosen), aturan jabatan fungsional menegaskan:

✔ ASN yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional dan ingin naik jenjang jabatannya juga harus mengikuti uji kompetensi.
Ini berlaku karena Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Dalam bahasa sederhana:

Kalau kamu ASN fungsional (yang mana dosen tergolong ke sini kalau status PNS), dan kamu ingin naik jabatan fungsional, uji kompetensi termasuk “gerbang” yang wajib kamu lalui.

 

🧭 Kapan Uji Kompetensi Dilaksanakan?

Sebenarnya, uji kompetensi diadakan secara berkala oleh instansi pembina jabatan — seperti Kemdikbudristek untuk dosen atau instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

📌 Batas waktu dan jadwal biasanya diumumkan jauh sebelum periode kenaikan jabatan dimulai, jadi penting banget untuk selalu memantau informasi resmi dari LLDIKTI atau perguruan tinggi kamu.

 

📌 Apa yang Diujikan dalam Uji Kompetensi?

Uji kompetensi bukan sekadar tes pilihan ganda. Pada dasarnya, materi yang diujikan sering mencakup:

🔹 Kompetensi profesional dosen
🔹 Pengetahuan pedagogik
🔹 Kemampuan riset dan publikasi ilmiah
🔹 Aspek kepribadian dan etika akademik
🔹 Manajerial dan keterampilan kerja profesional lainnya

Jadi, uji ini dirancang bukan cuma untuk “menyaring” dosen yang nggak layak, tetapi memastikan semua dosen yang naik jabatan punya kompetensi yang memadai secara profesional.

 

📈 Kenapa Aturan Ini Penting?

Beberapa alasan kenapa uji kompetensi kini jadi bagian penting dari kenaikan jabatan dosen — dan bukan sekadar “syarat birokratis”:

✨ 1. Menjamin kualitas dan profesionalisme dosen
Bukan rahasia lagi bahwa kualitas dosen sangat berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan. Uji kompetensi ini jadi alat untuk memastikan dosen punya kapabilitas sesuai standar nasional.

✨ 2. Mendorong kinerja nyata, bukan sekadar angka kredit
Sekarang bukan lagi soal berapa banyak angka kredit yang kamu kumpulkan saja; ada indikator kompetensi yang harus kamu buktikan langsung melalui ujian.

✨ 3. Menyelaraskan dengan perubahan regulasi ASN
Peraturan baru (PermenPANRB 1/2023) secara eksplisit mengaitkan uji kompetensi dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional, sehingga ini jadi langkah reformasi birokrasi karier ASN.

 

🤔 Ringkasan Siapa yang Wajib Mengikuti Uji Kompetensi?

Kategori	Wajib Uji Kompetensi?
Dosen yang naik jabatan akademik (AA → Lektor dst.)	✅ Wajib
ASN non-dosen yang dialihfungsikan jadi dosen	✅ Wajib
ASN Fungsional yang ingin naik jenjang jabatannya	✅ Wajib
Dosen tetap yang sekadar melakukan tugas administratif	❌ Tidak wajib kalau bukan bagian dari kenaikan jabatan

 

📌 Kesimpulan Santai

Kalau kamu dosen yang sedang mengejar kenaikan jenjang jabatan akademik, catat baik-baik: ikut uji kompetensi bukan lagi pilihan — tapi wajib. Ini bukan sekadar aturan formal, tetapi cara pemerintah dan dunia perguruan tinggi memastikan bahwa dosen naik hanya bila punya kompetensi profesional yang benar-benar mampu diukur.

Jadi buat kamu yang lagi nyusun angka kredit, publikasi ilmiah, dan evaluasi kinerja: selamat! Kamu sudah melewati setengah perjalanan — tinggal siapin uji kompetensinya supaya bisa lolos pintu karier berikutnya. 💪😉

 

 👉Penerbit Buku

AKTIFITAS DOSEN YANG MASUK KATEGORI PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

Pengabdian Masyarakat

Dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat (PkM) menempati posisi strategis sejajar dengan pendidikan dan penelitian. Secara normatif, mandat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pengabdian sebagai kewajiban institusional dosen dan perguruan tinggi untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) demi kemaslahatan publik. Namun dalam praktiknya, masih banyak dosen yang bertanya: aktivitas apa saja yang secara akademik sah dan diakui sebagai pengabdian masyarakat?

Artikel ini mengulas secara sistematis kategori kegiatan PkM, batasan konseptualnya, serta bagaimana dosen dapat mengemas aktivitas tersebut agar memiliki legitimasi akademik, terukur, dan berdampak.

 

1. Memahami Definisi Operasional Pengabdian Masyarakat

Secara epistemologis, pengabdian masyarakat bukan sekadar “kegiatan sosial” atau “bakti sosial”. Dalam konteks pendidikan tinggi, PkM adalah:

Proses penerapan, difusi, atau hilirisasi hasil pendidikan dan/atau penelitian untuk menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat secara terstruktur, terukur, dan berbasis keilmuan.

Artinya, terdapat beberapa elemen kunci:

1. Berbasis kompetensi akademik dosen
2. Mengandung transfer pengetahuan atau teknologi
3. Memiliki sasaran masyarakat yang jelas
4. Terencana dan terdokumentasi
5. Menghasilkan luaran (output dan outcome)

Jika suatu aktivitas tidak memiliki dimensi keilmuan atau tidak terdokumentasi secara akademik, maka sulit dikategorikan sebagai PkM dalam konteks penilaian BKD atau kenaikan jabatan fungsional.

 

2. Kategori Utama Aktivitas Pengabdian Masyarakat

Berikut ini adalah klasifikasi aktivitas PkM yang lazim diakui dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

 

A. Pelatihan dan Workshop Berbasis Keilmuan

Ini adalah bentuk paling umum dari PkM.

Contoh:

• Pelatihan literasi digital bagi guru
• Workshop penulisan karya ilmiah untuk siswa SMA
• Pelatihan manajemen keuangan UMKM
• Pelatihan public speaking untuk aparat desa

Karakteristiknya:

• Ada modul atau materi terstruktur
• Ada peserta sasaran yang jelas
• Ada dokumentasi dan laporan kegiatan
• Ada evaluasi hasil pelatihan

Dalam bidang pendidikan bahasa, misalnya, dosen dapat melakukan pelatihan Communicative Language Teaching bagi guru di daerah terpencil, atau pelatihan penyusunan soal berbasis HOTS.

 

B. Pendampingan (Community Empowerment)

Berbeda dari pelatihan yang bersifat episodik, pendampingan bersifat berkelanjutan.

Contoh:

• Pendampingan UMKM dalam digital marketing
• Pendampingan sekolah dalam penyusunan kurikulum
• Pendampingan desa wisata dalam branding
• Pendampingan kelompok tani dalam manajemen produksi

Pendampingan memiliki nilai akademik tinggi karena:

• Mengandung problem solving berbasis penelitian
• Bersifat longitudinal
• Menghasilkan perubahan nyata (impact)

Dalam konteks dosen bahasa Inggris, misalnya:

• Pendampingan guru dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek
• Pendampingan mahasiswa alumni dalam membangun kursus bahasa berbasis komunitas

 

C. Penyuluhan dan Diseminasi Ilmu

Kegiatan ini berfokus pada transfer pengetahuan.

Contoh:

• Penyuluhan kesehatan masyarakat
• Sosialisasi literasi hukum
• Edukasi anti-hoaks
• Seminar parenting berbasis psikologi

Meskipun tampak sederhana, penyuluhan tetap sah sebagai PkM jika:

• Materinya berbasis kajian ilmiah
• Sasarannya spesifik
• Ada bukti dokumentasi

 

D. Implementasi Hasil Penelitian

Ini adalah bentuk PkM yang ideal secara akademik.

Skemanya:
Penelitian → Publikasi → Implementasi di masyarakat

Contoh:

• Mengimplementasikan model pembelajaran yang telah diteliti
• Menerapkan sistem informasi hasil riset di instansi mitra
• Mengaplikasikan teknologi tepat guna di desa

Model ini sejalan dengan paradigma research-based community service.

 

E. Konsultasi Profesional Berbasis Akademik

Kegiatan konsultasi juga dapat dikategorikan sebagai PkM jika:

• Dilakukan atas nama institusi
• Berbasis keahlian dosen
• Terdokumentasi
• Ada surat tugas atau MoU

Contoh:

• Konsultan kurikulum sekolah
• Konsultan tata kelola organisasi
• Konsultan pengembangan SDM

Namun perlu dibedakan dengan jasa profesional komersial pribadi. Jika murni kegiatan bisnis tanpa keterlibatan institusi dan tanpa dimensi pengabdian, maka tidak dapat diklaim sebagai PkM.

 

F. Kegiatan Kolaboratif dengan Pemerintah atau Lembaga

Misalnya:

• Program desa binaan
• Program sekolah mitra
• Program pemberdayaan berbasis CSR
• Program literasi nasional

Kerja sama ini biasanya berbasis MoU dan memiliki output yang jelas.

 

G. Produksi Media Edukasi untuk Masyarakat

Banyak dosen belum menyadari bahwa produksi media edukatif juga termasuk PkM.

Contoh:

• Modul pelatihan untuk guru
• Buku panduan UMKM
• Video edukasi berbasis YouTube
• Podcast literasi

Selama targetnya masyarakat dan ada unsur transfer ilmu, ini sah sebagai pengabdian.

3. Aktivitas yang Tidak Termasuk Pengabdian Masyarakat

Untuk menjaga presisi kategorisasi, berikut beberapa aktivitas yang sering keliru diklaim sebagai PkM:

• Mengajar reguler di kampus
• Menghadiri seminar tanpa kontribusi
• Kegiatan sosial non-ilmiah tanpa transfer ilmu
• Aktivitas politik praktis
• Kegiatan komersial murni

Intinya, tidak semua kegiatan di luar kampus otomatis menjadi PkM.

4. Standar Dokumentasi dan Luaran

Agar diakui secara formal (misalnya untuk BKD atau kenaikan jabatan), kegiatan PkM harus memiliki:

1. Surat tugas
2. Proposal kegiatan
3. Laporan akhir
4. Dokumentasi (foto, daftar hadir)
5. Luaran (modul, artikel, HKI, media publikasi)

Idealnya, kegiatan PkM juga dipublikasikan dalam:

• Jurnal pengabdian
• Prosiding
• Media massa
• Website resmi kampus

Dengan demikian, PkM tidak berhenti sebagai aktivitas, tetapi menjadi kontribusi akademik terdokumentasi.

 

5. Strategi Mendesain Pengabdian yang Berdampak

Agar tidak sekadar formalitas, dosen perlu menerapkan pendekatan berikut:

a. Needs Assessment

Sebelum melakukan kegiatan, lakukan analisis kebutuhan masyarakat.

b. Berbasis Riset

Gunakan temuan penelitian sebagai dasar intervensi.

c. Sustainable Model

Rancang kegiatan yang berkelanjutan, bukan hanya satu kali datang lalu selesai.

d. Outcome-Oriented

Fokus pada perubahan nyata, bukan hanya jumlah peserta.

 

6. Implikasi untuk Karier Dosen

Dalam sistem jabatan fungsional, PkM memiliki bobot angka kredit yang signifikan, terutama untuk:

• Lektor
• Lektor Kepala
• Guru Besar

Semakin inovatif dan berdampak kegiatan pengabdian, semakin tinggi nilai akademiknya.

Selain itu, PkM juga:

• Meningkatkan reputasi institusi
• Memperluas jejaring
• Menguatkan relevansi keilmuan
• Mendukung akreditasi program studi

 

7. Integrasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Idealnya, seorang dosen tidak memisahkan Tri Dharma, tetapi mengintegrasikannya:

• Mengajar → Menghasilkan pertanyaan riset
• Riset → Menghasilkan solusi
• Solusi → Diimplementasikan dalam pengabdian

Model integratif ini menciptakan siklus akademik yang produktif dan berkelanjutan.

I. Tulisan Ilmiah pada Jurnal Pengabdian

1. Artikel pada Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Contoh:

• Jurnal Abdimas
• Jurnal Pengabdian Masyarakat
• Jurnal Pemberdayaan Masyarakat

Ciri khas:

• Memuat latar belakang masalah masyarakat
• Menjelaskan metode intervensi
• Menyajikan hasil dan dampak kegiatan
• Memiliki struktur ilmiah (IMRAD versi PkM)

Ini adalah bentuk luaran yang paling kuat secara akademik.

 

II. Buku dan Produk Tertulis untuk Masyarakat

2. Buku Panduan (Manual Book)

Contoh:

• Buku panduan digital marketing untuk UMKM
• Panduan penyusunan RPP bagi guru
• Modul pembelajaran berbasis literasi

Kriteria:

• Ditujukan untuk masyarakat sasaran
• Berdasarkan kompetensi keilmuan dosen
• Digunakan dalam kegiatan pelatihan/pendampingan

 

3. Modul Pelatihan

Biasanya digunakan dalam workshop atau pendampingan.

Isi modul:

• Tujuan pelatihan
• Materi inti
• Lembar kerja
• Evaluasi

Modul yang digunakan dalam kegiatan PkM termasuk luaran yang sah.

 

4. Buku Saku Edukatif

Contoh:

• Buku saku literasi keuangan keluarga
• Buku saku anti-bullying
• Buku saku literasi bahasa Inggris praktis

Biasanya ringkas dan aplikatif.

 

III. Tulisan Populer di Media Massa

Tulisan populer juga bisa termasuk pengabdian jika:

• Mengedukasi masyarakat
• Berdasarkan keahlian akademik
• Menjawab isu aktual

5. Artikel Opini di Media Cetak atau Online

Contoh:

• Opini tentang kebijakan pendidikan
• Artikel literasi digital
• Edukasi publik tentang kurikulum

Jika dimuat di:

• Surat kabar nasional
• Media online terverifikasi
• Portal berita institusi

Maka bisa menjadi luaran pengabdian.

 

6. Kolom Edukasi Berkala

Misalnya dosen memiliki rubrik tetap:

• Kolom pendidikan di koran lokal
• Kolom bahasa di media kampus
• Kolom literasi di portal pendidikan

Selama isinya edukatif dan berbasis keilmuan, ini termasuk pengabdian berbentuk diseminasi ilmu.

 

IV. Produk Digital Edukatif

Dalam era digital, bentuk tulisan PkM meluas.

7. E-Book untuk Komunitas

Format PDF yang dibagikan gratis kepada:

• Guru
• UMKM
• Komunitas desa
• Organisasi sosial

E-book berbasis kegiatan pelatihan dapat dihitung sebagai luaran.

 

8. Konten Edukasi di Website Resmi

Artikel panjang yang:

• Menjelaskan solusi berbasis ilmu
• Ditujukan untuk masyarakat luas
• Terkait program pengabdian

Contoh:

• Artikel strategi pembelajaran bagi guru
• Artikel peningkatan daya saing UMKM

 

9. Naskah Video Edukasi atau Script Webinar

Walaupun berbentuk audiovisual, tetap ada produk tulisan berupa:

• Script materi
• Handout webinar
• Slide materi terstruktur

Jika digunakan dalam kegiatan pengabdian, ini termasuk luaran tertulis.

 

V. Laporan dan Dokumen Akademik PkM

10. Laporan Akhir Pengabdian

Ini wajib dalam skema hibah atau kegiatan institusi.

Biasanya memuat:

• Latar belakang
• Analisis kebutuhan
• Metode
• Hasil dan evaluasi
• Rekomendasi

Laporan ini merupakan dokumen akademik resmi.

 

11. Policy Brief

Ringkasan kebijakan berbasis hasil pengabdian.

Contoh:

• Rekomendasi kebijakan literasi sekolah
• Rekomendasi tata kelola UMKM desa

Policy brief memiliki nilai strategis tinggi karena berdampak pada pengambilan keputusan.

 

VI. Produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Berbasis Tulisan

12. Hak Cipta Modul atau Buku Panduan

Jika produk tertulis didaftarkan sebagai HKI, maka:

• Nilai akademiknya meningkat
• Diakui dalam angka kredit
• Menjadi bukti inovasi pengabdian

 

VII. Tulisan Berbasis Kolaborasi

13. Prosiding Seminar Pengabdian

Jika dosen:

• Menyampaikan hasil pengabdian dalam seminar
• Dipublikasikan dalam prosiding

Maka tulisan tersebut termasuk luaran resmi.

 

14. Artikel Kolaboratif dengan Mitra

Misalnya:

• Artikel bersama kepala desa
• Artikel bersama guru mitra
• Artikel bersama pelaku UMKM

Ini menunjukkan dampak kolaboratif pengabdian.

 

VIII. Tulisan Reflektif Akademik

15. Artikel Refleksi Praktik Pengabdian

Berisi:

• Analisis kritis kegiatan
• Evaluasi dampak
• Pembelajaran yang diperoleh

Ini biasanya dipublikasikan di jurnal pengabdian atau media ilmiah populer.

 

Yang Tidak Termasuk

Untuk menjaga ketepatan klasifikasi, berikut yang biasanya tidak masuk:

• Status media sosial pribadi tanpa konteks program
• Tulisan promosi bisnis pribadi
• Catatan harian tanpa kegiatan pengabdian
• Makalah penelitian murni tanpa implementasi masyarakat

 

Prinsip Penentu: Bukan Jenis Tulisan, Tapi Konteksnya

Perlu ditegaskan:

Satu jenis tulisan bisa menjadi pengabdian atau bukan, tergantung konteksnya.

Contoh:

Artikel tentang literasi digital:

• Jika hanya publikasi ilmiah → penelitian
• Jika bagian dari program edukasi masyarakat → pengabdian

Jadi kuncinya ada pada:

• Keterkaitan dengan kegiatan nyata
• Sasaran masyarakat
• Dokumentasi resmi

 

Strategi Agar Tulisan Diakui sebagai Pengabdian

Agar aman dalam pelaporan BKD atau kenaikan jabatan:

1. Pastikan ada surat tugas
2. Dokumentasikan kegiatan
3. Simpan bukti publikasi
4. Jelaskan hubungan tulisan dengan kegiatan PkM
5. Jika memungkinkan, daftarkan HKI

 

Kesimpulan

Jenis tulisan yang dapat masuk kategori pengabdian masyarakat meliputi:

• Artikel jurnal pengabdian
• Buku panduan dan modul pelatihan
• Artikel opini edukatif
• E-book masyarakat
• Policy brief
• Prosiding pengabdian
• Laporan kegiatan
• Script materi pelatihan
• Produk HKI berbasis tulisan

Intinya, selama tulisan tersebut merupakan bagian dari proses transfer ilmu kepada masyarakat dan memiliki dokumentasi akademik, maka dapat dikategorikan sebagai luaran pengabdian masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan intelektual dosen kepada publik. Kegiatan ini harus dirancang secara sistematis, berbasis keilmuan, terdokumentasi, dan berdampak nyata.

Dengan memahami kategori aktivitas yang sah sebagai pengabdian masyarakat — mulai dari pelatihan, pendampingan, implementasi riset, konsultasi akademik, hingga produksi media edukasi — dosen dapat merancang program yang tidak hanya memenuhi kewajiban Tri Dharma, tetapi juga memperkuat identitas akademiknya sebagai scholar-practitioner.

Pada akhirnya, kualitas pengabdian mencerminkan relevansi perguruan tinggi dalam menjawab problem sosial. Semakin kontekstual dan solutif kegiatan pengabdian, semakin kuat legitimasi akademik dan sosial seorang dosen.