Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Kepmendiktisaintek 63/M/Kep/2025

 

RuangDosen.Site – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sains dan Inovasi Teknologi (Kemdiktisaintek) telah menetapkan regulasi baru terkait tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dosen dalam satuan pendidikan tinggi. Regulasi ini, yang tertuang dalam Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/Kep/2025, menegaskan bahwa dosen merupakan profesi yang berbasis keahlian tertentu serta memiliki sifat independen dalam menjalankan fungsi akademiknya.

Sebagai pilar utama dalam pendidikan tinggi, dosen tidak hanya berperan dalam mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam implementasinya, dosen diberikan hak akademik untuk mengembangkan kurikulum, melakukan penelitian, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional.

Evaluasi Kepatutan dan Kenaikan Jabatan Akademik: Profesor Bukan Sekadar Administrasi

Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah sistem kenaikan jabatan akademik dosen, terutama bagi mereka yang mengusulkan diri sebagai profesor. Pemerintah menegaskan bahwa pengajuan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan juga mencakup evaluasi kepatutan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dosen.

“Kenaikan jabatan akademik harus memperhatikan aspek kompetensi, produktivitas ilmiah, serta kontribusi nyata dalam bidang pendidikan dan riset. Evaluasi kepatutan sangat penting untuk memastikan bahwa profesor yang diangkat benar-benar memiliki integritas dan kapasitas akademik yang tinggi,” ujar pejabat Kemdiktisaintek dalam konferensi pers di Jakarta.

Sejalan dengan peraturan ini, pemerintah menetapkan batas maksimal pengajuan kenaikan jabatan akademik, yaitu tiga bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP). Dengan demikian, dosen yang ingin naik jabatan harus merencanakan dan mempersiapkan persyaratan dengan matang sebelum memasuki masa pensiun.

Revisi Permen 44 dan Pemberlakuan Regulasi Baru

Sebagai bagian dari kebijakan yang lebih komprehensif, pemerintah juga akan memberlakukan revisi terhadap Permen 44 pada tahun 2026. Revisi ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem administrasi dosen serta meningkatkan efisiensi dalam layanan akademik, termasuk:

1. Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen
   Memastikan setiap dosen memiliki data yang akurat dan diperbarui secara berkala dalam sistem nasional.
2. Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik
   Regulasi ini mengatur proses seleksi dan pengangkatan pertama dosen, baik bagi dosen tetap maupun dosen tidak tetap.
3. Pengelolaan Kinerja Dosen
   Penilaian kinerja dosen dilakukan secara transparan dan objektif, mencakup kegiatan mengajar, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
4. Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
   Prosedur kenaikan jabatan akademik menjadi lebih transparan dan akuntabel, dengan penyederhanaan administrasi untuk mendukung percepatan proses kenaikan jabatan.

Isu Strategis dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Kemdiktisaintek menekankan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini, di antaranya:

• Transparansi dan akuntabilitas dalam proses kenaikan jabatan akademik.
• Penyederhanaan administrasi tanpa mengurangi kualitas seleksi.
• Kenaikan jabatan akademik tidak hanya berlaku bagi dosen tetap, tetapi juga bagi dosen tidak tetap (sebelumnya dikenal sebagai NIDK) yang memenuhi persyaratan.
• Pengakuan terhadap hasil karya seni sebagai bagian dari kriteria kenaikan jabatan akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional.
• Syarat khusus bagi Lektor Kepala dengan kualifikasi Magister yang disamakan dengan Doktor, termasuk minimal publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama.

Menuju Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Dengan diberlakukannya Kepmendiktisaintek 63/M/Kep/2025 dan revisi Permen 44 pada tahun 2026, diharapkan sistem pendidikan tinggi di Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada mutu. Dosen diharapkan tidak hanya menjalankan tugas akademik secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah mengajak seluruh dosen, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini demi mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global.

“Dosen bukan hanya pengajar, tetapi juga agen perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan sistem yang lebih transparan dan profesional, kita dapat mencetak lebih banyak akademisi yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional,” tutup pejabat Kemdiktisaintek.

Artikel terkait:👇👇👇
Pemerintah Perketat Syarat Kenaikan Jabatan Akademik Dosen untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi (ruangdosen.site)

Regulasi Pengangkatan dan Jenis Dosen dalam Jabatan Akademik Perguruan Tinggi (ruangdosen.site)

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Kepmendiktisaintek 63/M/Kep/2025 (ruangdosen.site)

Presiden Tegaskan Arah Kebijakan: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 (ruangdosen.site)